Selat Malaka lagi ramai dibahas, apalagi setelah Iran benar-benar mulai menarik tarif dari kapal yang melintas di Selat Hormuz di tengah situasi konflik, bahkan sudah ada pemasukan yang masuk ke bank sentral mereka . Di Indonesia, ide serupa sempat muncul dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melempar wacana: kenapa kapal yang lewat Selat Malaka tidak dikenakan tarif, padahal jalurnya sangat strategis dan padat . Sekilas terdengar masuk akal kita punya posisi geografis kuat, jalur ramai, potensi cuan besar. Tapi masalahnya bukan sekadar bisa atau tidak, melainkan dampaknya. Selat Malaka selama ini jadi jalur utama perdagangan dunia justru karena sifatnya terbuka dan bebas hambatan, dan itu yang bikin semua negara nyaman lewat situ. Kalau tiba-tiba dipungut tarif, bukan tidak mungkin kapal-kapal akan cari jalur alternatif, dan Indonesia malah kehilangan posisi strategisnya. Apalagi, konteks Iran berbeda mereka menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan geopolitik dalam situasi konflik, bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa. Sementara itu, Indonesia sendiri akhirnya menegaskan tidak akan menerapkan tarif di Selat Malaka karena harus menghormati hukum internasional seperti UNCLOS dan menjaga kebebasan pelayaran . Jadi intinya, Selat Malaka itu bukan mesin uang yang tinggal dipasang tarif, tapi kartu truf global yang nilainya justru karena tetap terbuka begitu dipaksakan jadi sumber pemasukan, risikonya justru lebih besar daripada keuntungannya.
Penasihat senior Iran, Ali Akbar Velayati, terang-terangan ngomong bahwa keamanan jalur laut dunia sekarang bukan lagi di tangan kekuatan global, tapi pemain regional dan dia nyebut langsung tiga titik kunci: Selat Hormuz, Bab el Mandeb, sampai Selat Malaka. Bahkan dia warning, kalau ada “gangguan”, reaksinya bisa berantai lintas selat itu . Ini bukan omongan random, karena sebelumnya Iran juga sudah mengaitkan Bab el-Mandeb dengan skenario tekanan yang sama seperti Hormuz, yang artinya jalur energi dan perdagangan global bisa kena efek domino . Jadi gambarnya jelas: Hormuz dipegang Iran, Bab el-Mandeb lewat sekutu seperti Houthi, dan Malaka disebut sebagai titik lanjutan seolah jadi satu rantai tekanan maritim global.
Di sisi lain, negara lain nggak pakai lama buat ambil posisi. Singapura langsung tegas: mereka nolak negosiasi tarif atau tekanan di selat dan pegang prinsip hukum laut internasional (UNCLOS), bahkan bilang Selat Malaka itu lebih strategis dari Hormuz . Malaysia ikut bereaksi, tapi dari sisi berbeda mereka mengkritik Singapura karena dianggap menyeret Malaka ke konflik global . Bahkan di level kawasan, Indonesia, Singapura, dan Malaysia sebenarnya sudah sepakat satu hal penting: Selat Malaka harus tetap terbuka dan tidak boleh jadi seperti Hormuz .
Nah, yang jadi ganjalan: Indonesia kelihatan masih di mode reaktif, bukan strategis. Kita sibuk urus dampak jalur energi, tanker, stabilitas tapi belum kelihatan narasi besar kita mau berdiri di mana dalam peta ini. Padahal secara posisi, kita itu yang paling “terkena langsung”: jalur ALKI kita nyambung ke arus global, ketergantungan energi masih tinggi, dan secara geografis kita ada di tengah papan permainan. Masalahnya bukan kita nggak punya alat kita punya “bebas aktif”, punya posisi strategis, punya kendali atas selat tapi kita belum kelihatan punya satu arsitektur besar yang menjelaskan arah kita. Dan dalam situasi kayak gini, diam itu bukan netral diam itu tetap terbaca sebagai posisi. Bedanya, ini bukan “strategic ambiguity”, tapi lebih mirip “strategic vacancy”: kursinya ada, tapi nggak ada yang duduk.
Berry Kurniawan – Ketua Umum Barisan Muda Al-Ittihadiyah / Ketua Dewan Pembina Generasi Muda Indonesia Raya
Leave a Reply