berry kurniawan

Oleh: Berry Kurniawan
Ketua Umum Barisan Muda Al-Ittihadiyah | Dewan Pembina Generasi Muda Indonesia Raya

Negara hukum tidak hanya dibangun di atas kumpulan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdiri di atas satu fondasi yang jauh lebih mendasar, yaitu kepercayaan publik. Ketika masyarakat mulai meragukan independensi penegakan hukum, maka yang mengalami krisis bukan hanya individu yang sedang diperiksa, melainkan legitimasi seluruh sistem hukum itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, setiap dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret pejabat penegak hukum harus dipandang sebagai ujian kelembagaan, bukan sekadar perkara personal. Publik akan mengamati bagaimana negara bekerja, apakah mekanisme hukum berjalan tanpa intervensi, atau justru tersandera oleh kepentingan tertentu.

Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sebagai prinsip universal negara hukum. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, penghormatan terhadap asas tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam praktik administrasi modern, integritas institusi sering kali menuntut adanya langkah-langkah yang mampu menghindari potensi konflik kepentingan.

Di berbagai negara yang menganut prinsip good governance, pejabat publik yang tengah menghadapi proses hukum lazim mengambil jarak dari kewenangan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Langkah ini bukanlah bentuk penghakiman, melainkan upaya menjaga objektivitas proses hukum sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dipimpinnya.

Dari sudut pandang politik hukum, perkara yang melibatkan aparat penegak hukum memiliki bobot yang jauh lebih besar dibanding perkara pidana biasa. Setiap keputusan penyidik, penuntut umum, maupun hakim akan dibaca publik sebagai cerminan kualitas demokrasi dan supremasi hukum Indonesia. Oleh sebab itu, transparansi prosedur, akuntabilitas proses, dan independensi pengambilan keputusan menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar.

Dalam teori hukum dikenal prinsip bahwa keadilan tidak cukup hanya ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Makna prinsip ini sangat sederhana: proses hukum harus mampu menghadirkan keyakinan publik bahwa tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada perlindungan terhadap kekuasaan, dan tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum.

Tidak dapat dipungkiri, perkara-perkara besar sering kali berada pada persimpangan antara hukum dan politik. Dinamika tersebut merupakan konsekuensi dari tingginya perhatian publik. Namun justru pada situasi seperti inilah kematangan institusi diuji. Lembaga penegak hukum tidak boleh terjebak dalam pertarungan persepsi, melainkan harus tetap berpijak pada alat bukti, prosedur hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya terdapat tiga prinsip yang harus menjadi pijakan utama. Pertama, independensi, yaitu memastikan setiap proses bebas dari tekanan politik maupun kepentingan kelompok. Kedua, akuntabilitas, yakni seluruh tindakan aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, transparansi, yaitu keterbukaan informasi yang proporsional agar publik memperoleh kepastian tanpa mengganggu proses penyidikan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukanlah banyaknya orang yang diproses, melainkan konsistensi negara dalam memperlakukan setiap warga negara secara setara di hadapan hukum. Apabila alat bukti mencukupi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memulihkan nama baik pihak yang bersangkutan.

Kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum hendaknya tidak diposisikan sebagai pertarungan antarlembaga negara. Sebaliknya, momentum tersebut harus dijadikan kesempatan untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola, serta memperkokoh budaya integritas dalam penegakan hukum nasional.

Pada akhirnya, marwah sebuah institusi tidak ditentukan oleh absennya persoalan, melainkan oleh keberaniannya menegakkan hukum secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Sebab dalam negara demokrasi yang sehat, tidak boleh ada kekuasaan yang kebal terhadap hukum, dan tidak boleh ada hukum yang tunduk kepada kekuasaan. Hanya dengan prinsip itulah kepercayaan publik dapat terus dijaga dan supremasi hukum benar-benar menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.